Prajurit Kodam V/Brawijaya Perkuat Literasi Digital Guna Hadapi Gempuran Era Post-Truth
SURABAYA – Di tengah masifnya perkembangan arus informasi di era digital, segenap prajurit jajaran Kodam V/Brawijaya dituntut untuk memiliki kesadaran kritis yang tinggi. Hal ini menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan era post-truth, sebuah fenomena di mana emosi dan keyakinan personal sering kali mengaburkan fakta-fakta objektif di tengah masyarakat. Segenap prajurit diminta mampu menyaring informasi secara bijak demi menjaga kondusivitas wilayah.
Sebagai langkah awal yang krusial, prajurit harus memahami dengan baik karakteristik dari era post-truth. Informasi yang beredar di media sosial saat ini sering kali dirancang secara sengaja untuk memancing emosi negatif, seperti kemarahan, ketakutan, maupun solidaritas kelompok yang sempit, bukan untuk menyajikan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika media sosial menjadi mutlak diperlukan oleh setiap personel militer.
Tantangan ini semakin diperumit oleh adanya algoritma echo chamber di berbagai platform digital. Sistem algoritma tersebut menciptakan sebuah ‘gelembung’ informasi yang membuat pengguna hanya disuguhi oleh konten yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Guna menyikapi hal tersebut, prajurit Kodam V/Brawijaya ditekankan agar tidak terjebak dalam bias informasi ini dan harus konsisten mencari perspektif yang objektif dari sumber-sumber yang valid.
Pertahanan pertama yang harus ditegakkan oleh setiap prajurit adalah penguatan literasi digital melalui sistem verifikasi berlapis. Setiap data atau berita yang diterima, terutama yang berkaitan langsung dengan stabilitas wilayah Jawa Timur, wajib diperiksa kembali kebenarannya. Prajurit dilarang keras terburu-buru menyebarkan (share) konten apa pun tanpa melakukan proses cross-check mendalam dengan sumber resmi instansi atau data internal satuan.
Selain aspek verifikasi, kemampuan untuk mengidentifikasi keberadaan deepfake dan konten manipulatif juga menjadi prioritas dalam literasi digital. Personel TNI harus jeli mengenali tanda-tanda disinformasi modern, seperti penggunaan teknik video atau audio palsu berbasis kecerdasan buatan, manipulasi gambar, hingga kutipan pernyataan yang sengaja dipotong dari konteks aslinya untuk menyudutkan institusi TNI.
“Tantangan tugas di media digital saat ini menuntut kita semua untuk lebih cerdas dan teliti. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang belum jelas kebenarannya, dan pastikan setiap informasi melalui jalur verifikasi yang ketat sebelum dipercaya maupun diteruskan,” tegas Pangdam V/Brawijaya dalam pengarahannya kepada seluruh jajaran.
Di tengah derasnya arus hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa, prajurit TNI harus mampu memosisikan diri sebagai cooling down system atau penyejuk suasana. Peran ini diwujudkan dengan komitmen penuh untuk tidak ikut menyebarkan konten digital yang bersifat provokatif, tendensius, maupun mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Prinsip loyalitas tegak lurus prajurit kepada negara salah satunya diwujudkan melalui dedikasi yang tinggi pada kebenaran faktual. Segenap personel militer tidak boleh membiarkan opini liar yang berkembang di media sosial menggeser fakta objektif yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pokok TNI. Integritas dan netralitas ini merupakan harga mati dalam menjaga kedaulatan serta kepercayaan publik.
Langkah taktis berikutnya yang harus diimplementasikan adalah kolaborasi aktif dan pelaporan secara berjenjang di internal komando. Jika prajurit menemukan indikasi atau penyebaran informasi yang berpotensi mengancam keamanan wilayah serta mencemarkan nama baik satuan, tindakan pertama yang wajib dilakukan adalah segera melaporkannya melalui jalur komando resmi secara hierarkis.
Terakhir, optimalisasi interoperabilitas informasi antar-satuan perlu terus diperkuat secara berkelanjutan. Langkah koordinasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi terhadap isu-isu terkini yang berkembang di ruang publik. Dengan persepsi yang selaras, tidak akan terjadi simpang siur informasi di internal jajaran Kodam V/Brawijaya, sehingga stabilitas keamanan di wilayah Jawa Timur dapat senantiasa terjaga dengan aman, damai, dan kondusif.
