Kepala BNPB Tinjau Penanganan Erupsi Semeru dan Putuskan Perpanjangan Tanggap Darurat
LUMAJANG – Kunjungan kerja Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto ke wilayah terdampak erupsi Semeru menjadi fokus utama penanganan bencana. Ia memastikan seluruh tahapan tanggap darurat dan pasca-erupsi berjalan sesuai prosedur serta selaras dengan arahan Presiden untuk mempercepat pemulihan. Dalam keterangannya, ia menegaskan pentingnya kesinambungan operasi di lapangan.
Didampingi Bupati Lumajang, Danrem 083/Baladhika Jaya, Dandim 0821, dan Danyon 527, rombongan meninjau Desa Supiturang yang terdampak paling parah akibat awan panas guguran. Peninjauan dilakukan langsung di titik-titik kritis guna memastikan proses evakuasi, pendataan kerusakan, serta kebutuhan warga berlangsung tertib dan terkoordinasi dalam standar nasional.
Letjen Suharyanto menjelaskan bahwa masa tanggap darurat tahap pertama berakhir hari ini, namun kondisi di lapangan menuntut perpanjangan selama sepekan. “Siang ini saya bersama jajaran meninjau Supiturang untuk memastikan penanganan awan panas berjalan baik. Tahap pertama berakhir hari ini dan diperpanjang satu pekan ke depan,” ujarnya menegaskan.
Ia turut memastikan penanganan pasca-erupsi mengikuti ketentuan serta arahan Presiden RI. BNPB terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait, baik dalam pemulihan fasilitas umum maupun dukungan kebutuhan warga. Fokus utama diarahkan pada percepatan normalisasi wilayah terdampak dan pengurangan risiko lanjutan.
Aktivitas erupsi Semeru yang berulang sejak 2020 hingga 2025 disampaikan sebagai perhatian serius. Erupsi 19 November 2025 memberikan dampak besar terhadap permukiman, terutama di Dusun Sumbersari dan Supiturang. Warga memanfaatkan waktu siang untuk menyelamatkan barang, sebelum kembali ke pengungsian pada malam hari demi keselamatan dan keamanan diri.
Kepala BNPB juga menyoroti warga Sumbersari di Zona Merah yang sebelumnya telah disiapkan hunian tetap pada 2021 namun menolak relokasi. Data mencatat 100 rumah terdampak dengan 22 rusak berat. Pemerintah menyiapkan relokasi baru yang lebih dekat dengan permukiman lama agar kebutuhan dan keberlanjutan warga tetap terjaga sebagai langkah pemulihan yang lebih baik.
