Warga di Sekitaran Bendungan Bendo dan Kecamatan Wungu Dapat Sembako dari Pangdam Brawijaya

/in /by

Madiun,- Kodam V/Brawijaya terus memupuk Kemanunggalan antara TNI dan rakyat yang selama ini sudah terjalin baik.Beragam cara, dilakukan oleh para petinggi Kodam, salah satunya melalui pembagian paket sembako yang dilakukan langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto. Sabtu, 30 Oktober 2021.Namun, sebelum dilakukannya pembagian paket sembako itu, serangkaian kegiatan dilakukan oleh Pangdam, salah satunya ialah gowes.Bukan tanpa sebab, dikatakan Pangdam, gowes itu dilakukan untuk mengetahui secara jelas situasi dan kondisi masyarakat. “Kita bisa menyapa, dan mengetahui situasi yang ada di masyarakat. Gowes juga termasuk olahraga yang ramah lingkungan,” bebernya.Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra menambahkan, pembagian paket sembako itu, dilakukan di dua lokasi yang ada di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.Selain di Koramil 0803/Wungu, pemberian sembako bagi warga terdampak pandemi itu juga dilakukan di sekitaran Bendungan Bendo, Kecamatan Sawoo.”Pembagian paket sembako itu, bentuk kepedulian TNI-AD, dalam hal ini Kodam Brawijaya pada masyarakat,” jelas Kusdi.Perlu diketahui, setidaknya terdapat ratusan paket sembako yang dibagikan. Akan tetapi, penyaluran sembako itu dilakukan secara simbolis. Selama berlangsungnya penyaluran tersebut, Pangdam juga menghimbau semua pihak untuk tetap patuh pada protokol kesehatan.

Kodam V Brawijaya: Video Viral Pemaksaan Vaksin di Sampang Ternyata Setingan LSM

/in /by

Surabaya (beritajatim.com) – Sempat beredar beberapa waktu lalu video anggota TNI Kodim 0828/Sampang dituduh telah melakukan pemaksaan terhadap salah seorang warga untuk mengikuti vaksinasi. Video yang viral di sejumlah media sosial itupun menuai respon dari pihak Kodam V Brawijaya.Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra menjelaskan jika pihaknya sudah berkoordinasi, dan melakukan penelusuran berkaitan beredarnya video tersebut.

“Ternyata, itu disengaja. Itu dilakukan untuk menggalang suatu opini buruk terkait adanya vaksinasi yang sudah menjadi program prioritas pemerintah dalam memutus rantai pandemi,” ujar Kusdi, Rabu (27/10/2021) malam.Kusdi menjelaskan, kesengajaan itu terlihat ketika warga tersebut mendatangi posko vaksinasi.“Ada petugas yang bersiaga di posko. Mereka (petugas) sudah melihat gelagat aneh. Ternyata, warga itu sudah menyiapkan alat perekam dibalik jaketnya,” ungkap Kapendam.Setiba di pos vaksinasi, warga yang diketahui sebagai salah satu anggota LSM di Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur itupun sengaja memancing emosi petugas TNI yang sudah bersiaga di posko vaksinasi tersebut.“Awalnya mendaftarkan diri untuk divaksin. Terus menolak, dan mengajak petugas berdebat. Dari situlah petugas terpancing emosinya,” bebernya.

Kusdi pun menampik jika petugas TNI tersebut telah melakukan pemaksaan seperti video yang sudah diedarkan oleh oknum warga tersebut.“Itu video sudah dipotong alias diedit. Tidak seperti itu kronologis sebenarnya,” tegasnya.Ia pun menyesalkan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum warga tersebut. Pasalnya, ditengah serangan pandemi Covid-19 saat ini, adanya vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah dinilai penting untuk dilakukan pada masyarakat.“Padahal, program vaksinasi itu bagus. Tujuannya, untuk menyelematkan banyak manusia. Sudah jelas, kalau vaksin itu aman, dan halal. MUI dan BPOM pun sudah mengeluarkan mandat itu,” kata dia.Atas kejadian tersebut, pihak Kodim pun mengambil jalur hukum dengan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Mino (36), warga Dusun Sendeng, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal ke Polres Sampang. Laporan itu, tertera pada surat laporan bernomor STTLP-B/234/X/2021/SPKT/Polres Sampang/Polda Jawa Timur.Dalam surat laporan itu, Mino dilaporkan atas dugaan pidana sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. (ted)

Ditjen Pothan Kemhan Bahas Kesejahteraan Veteran

/in /by

Surabaya,- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Direktorat Veteran, Brigjen TNI Echsan Sutadji menjelaskan pentingnya peningkatan pelayanan bagi para Veteran, terutama menyangkut persoalan adminitrasi. Dikatakan Brigjen Echsan, terdapat banyak kekurangan yang ditemukan selama proses penyelesaian administrasi, salah satunya penulisan nama calon Veteran yang tak sesuai dengan data kependudukan atau data pensiun. “Proses penyelesaian administrasi Veteran membutuhkan ketelitian, koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pusat, Daerah dan Stakeholder,” kata Ditjen Pothan Kemhan dihadapan Kakaminved yang ada di jajaran Babinminvetcatdam V/Brawijaya. Kamis, 28 Oktober 2021 siang. Echsan menilai, adanya sosialiasi yang dilakukan oleh dirinya saat ini, ditujukan untuk menyelaraskan data secara digital. “Sehingga, kesalahan administrasi tidak terjadi lagi atau Zero Mistake, atau paling tidak masih bisa diminimalisir,” bebernya. Adanya pandemi, kata Dirjen Pothan, seakan mendorong semua pihak untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para Veteran. Pelayanan bagi Veteran, menurutnya, bukan terhubung dengan beberapa institusi saja. Namun, pelayanan itu, juga terhubung dengan berbagai Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan Pemda hingga instansi terkait lainnya. “Ini sesuai dengan Perpres yang tertera di nomor 79 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 15 tahun 2021, khususnya mengenai hak-hak tertenu bagi veteran. Maka dari itu, dibutuhkan koordinasi, integrase, sinkronisasi dan sinergi semua lintas,” ujarnya.

Empat Kursi Kepemimpinan di Lingkungan Kodam Berganti

/in /by

Surabaya,- Rotasi jabatan di lingkungan TNI, merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Bukan tanpa sebab, rotasi itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Satuan TNI yang handal dan profesional. Demikian dijelaskan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto dalam prosesi serah terima jabatan di Lapangan Upacara Ahmad Yani, Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Kamis, 28 Oktober 2021 pagi. “Sertijab ini dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi Satuan,” kata Pangdam. Beberapa hal, dikatakan Suharyanto pada prosesi sertijab tersebut, salah satunya ialah peningkatan kredibilitas, hingga profesionalisme dalam membangun sistem kerja yang lebih efektif dan efisien. “Itu untuk kemajuan TNI-AD, dalam hal ini Kodam V/Brawijaya,” tegas Suharyanto. Untuk diketahui, beberapa kursi yang diisi oleh pejabat baru di lingkungan Makodam ialah, kursi Danrindam V/Brawijaya, Kainfolahtadam, Pamen Ahli Bidang Operasi Militer Perang, dan Dandim 0832/Surabaya Selatan. Jabatan Danrindam V/Brawijaya yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Inf Trenggono, secara resmi digantikan oleh Kolonel Inf Teddy Arifiyanto Setimiharja. Sedangkan, jabatan Kainfolahtadam yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Chb Sunarto, kini dijabat oleh Kolonel Inf Suparman. Selain dua kursi itu, juga terdapat jabatan Pamen Ahli bidang Operasi Militer Perang atau OMP Staf Ahli Pangdam yang kini dijabat oleh Kolonel Czi Tribudi Mardi Raharjo. Untuk jabatan Dandim 0832/Surabaya Selatan, digantikan oleh Letkol Kv Jacov Janes Patty.

Pangdam dan Kasdam Brawijaya Beri Wejangan Untuk Komandan Satuan

/in /by

Surabaya,- Beberapa penekanan disampaikan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto ke para Komandan Satuan yang ada di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya. Penekanan itu, menyoal adanya loyalitas prajurit Brawijaya yang harus teguh, loyal, serta tegak lurus. Bahkan, beberapa aspek disampaikan oleh Suharyanto, salah satunya menekan terjadinya angka pelanggaran. “Untuk bidang operasi, Dansat harus menguasai taktik, dan teknis kesenjataan. Terutama untuk selalu mengecek kecakapan anggota,” pinta Pangdam dalam pengarahan yang berlangsung di Lapangan Ahmad Yani, Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Kamis, 28 Oktober 2021 pagi.

Sementara itu di lokasi yang sama, Kepala Staf Kodam, Brigjen TNI Agus Setiawan membahas soal beberapa aset tanah milik Kodam yang saat ini digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Bahkan, ia pun mengakui adanya penguasaan lahan itu seakan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. Pasalnya, pihak Kodam harus rela menggunakan tanah milik instansi lain. “Terdapat permasalahan, tanah milik instansi lain yang digunakan oleh Kodam, yaitu Koramil Gedangan,” ungkap Agus. Bukan tanpa sebab, penggunaan lahan tanah milik instansi lain itu, diakibatkan terdapat beberapa lahan milik Kodam yang saat ini telah ditempati oleh masyarakat. “Ditempati. Sedangkan, tidak ada bukti kepemilikan,” bebernya. Ironisnya lagi, kata Kasdam, tanah milik negara itu memiliki sertifikat hak milik. Padahal, tanah itu berstatus milik negara. Beberapa langkah, rencananya bakal dilakukan oleh pihak Kodam, salah satunya ialah pembentukan tim penertiban aset. Tim itu, nantinya akan berkoordinasi, hingga melakukan pengamanan aset di lapangan. “Tim itu akan berkoordinasi langsung dengan BPN, dan melakukan pengamanan aset patok, pagar, papan nama, patrol dan pensertifikatan atau P5,” jelas Kasdam. Selain pembekalan, acara tersebut juga diwarnai dengan pelepasan 2 pejabat teras Makodam. 2 pejabat itu, adalah Danrindam dan Kainfolahtadam V/Brawijaya, hingga pemberian penghargaan bagi Komandan Satuan yang berprestasi. Tak lupa, selama berlangsungnya kegiatan itu Pangdam juga menekankan seluruh Komandan Satuan untuk tetap memberlakukan adanya protokol kesehatan.

Tak Mau Divaksin, Oknum LSM di Sampang Bikin Gaduh

/in /by

Surabaya, SMNNews.co.id- Sempat beredar beberapa waktu lalu video yang menuduh anggota TNI yang diketahui berdinas di Kodim 0828/Sampang, dituduh telah melakukan pemaksaan terhadap salah seorang warga untuk mengikuti adanya vaksinasi.

            Video yang viral di sejumlah media sosial itupun menuai respon dari pihak Kodam V/Brawijaya.

            Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra ketika dikonfirmasi berkaitan beredarnya video tersebut menjelaskan jika pihaknya sudah berkoordinasi, dan melakukan penelusuran berkaitan beredarnya video tersebut.

            “Ternyata, itu disengaja. Itu dilakukan untuk menggalang suatu opini buruk terkait adanya vaksinasi yang sudah menjadi program prioritas Pemerintah dalam memutus rantai pandemi,” ujar Kusdi. Selasa, 26 Oktober 2021 malam.

            Kusdi menjelaskan, kesengajaan itu terlihat ketika warga tersebut mendatangi posko vaksinasi. “Ada petugas yang bersiaga di posko. Mereka (petugas, red) sudah melihat gelagat aneh. Ternyata, warga itu sudah menyiapkan alat perekam dibalik jaketnya,” ungkap Kapendam.

            Setiba di pos vaksinasi, warga yang diketahui sebagai salah satu anggota LSM di Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur itupun sengaja memancing emosi petugas TNI yang sudah bersiaga di posko vaksinasi tersebut.

            “Awalnya mendaftarkan diri untuk divaksin. Terus menolak, dan mengajak petugas berdebat. Dari situlah petugas terpancing emosinya,” bebernya.

            Kusdi pun menampik jika petugas TNI tersebut telah melakukan pemaksaan seperti video yang sudah diedarkan oleh oknum warga tersebut. “Itu video sudah dipotong alias diedit. Tidak seperti itu kronologis sebenarnya,” tegasnya.

            Ia pun menyesalkan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum warga tersebut. Pasalnya, ditengah serangan pandemi Covid-19 saat ini, adanya vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah dinilai penting untuk dilakukan pada masyarakat.

            “Padahal, program vaksinasi itu bagus. Tujuannya, untuk menyelematkan banyak manusia. Sudah jelas, kalau vaksin itu aman, dan halal. MUI dan BPOM pun sudah mengeluarkan mandat itu,” kata dia.

            Atas kejadian tersebut, pihak Kodim pun mengambil jalur hukum dengan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Mino (36), warga Dusun Sendeng, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal ke Polres Sampang. Laporan itu, tertera pada surat laporan bernomor STTLP-B/234/X/2021/SPKT/Polres Sampang/Polda Jawa Timur.

            Dalam surat laporan itu, Mino dilaporkan atas dugaan pidana sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. (*)

Pangdam Sebut Jawa Timur berada di Level 3, Masih Kalah dengan Jawa Tengah

/in /by

Kota Malang,- Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto kembali melakukan manuver untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di Provinsi Jawa Timur.
Bahkan, dalam rapat evaluasi tentang Covid-19 yang diikuti oleh unsur Forkopimda dan stakeholder terkait, Suharyanto mengungkapkan jika cakupan vaksinasi di Jawa Timur, berada dibawah Provinsi Jawa Tengah.
“Jawa Timur menjadi level 3, kalah dengan Jawa Tengah. Padahal, Jawa Tengah memiliki angka positif Covid dan kematian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jawa Timur,” ujar Pangdam.
Ternyata, kata Suharyanto, penetapan penetapan status level 3 tersebut diakibatkan masih rendahnya cakupan vaksinasi terhadap para lansia. Bahkan, dalam rakor evaluasi itu ia menghimbau semua pihak untuk tak beranggapan jika pandemi di Jawa Timur telah usai.
“Jangan terbawa euphoria, seakan-akan pandemi Covid-19 tidak ada. Kita sebagai aparat negara harus tetap waspada, dan bahu-membahu sampai pandemi ini benar-benar hilang,” pintanya.
Selain upaya peningkatan capaian vaksinasi harian, Pangdam juga mengambil beberapa langkah manuver lainnya dalam upaya pencapaian itu, salah satunya adalah pemetaan di setiap Kota/Kabupaten yang minim capaian vaksinasi harian.
“Termasuk prioritas kegiatan vaksinasi serentak dalam 2 minggu ke depan dengan rasio lansia 40 prsen, dan umum 60 persen pada tingkat Provinsi Jatim,” bebernya.
Strategi lainnya ialah soal sinkronisasi vaksinasi, hingga penyaluran bantuan sosial di masyarakat. Ia menilai, beberapa langkah diyakini bisa meningkatkan animo masyarakat untuk mengikuti adanya vaksinasi.
“Dan yang paling utama adala, evaluasi terkait langkah-langkah yang telah dibuat, dan capaian vaksinasi harian dalam rangka menekan lonjakan kasus Covid menjelang perayaan natal dan tahun baru,” bebernya.
Selama perayaan natal dan tahun baru, Suharyanto menegaskan jika dirinya akan mengambil beberapa langkah tegas yang berkaitan dengan pengerahan personel, hingga penyekatan di beberapa titik. “Ada 321 titik penyekatan,” jelasnya.

Danrem 082/CPYJ Ikuti Rakor Evaluasi PPKM Wilayah Jawa-Bali

/in /by

MOJOKERTO.INDEXBERITA.COM Danrem 082/CPYJ Kolonel Inf M. Dariyanto mengikuti Rakor Evaluasi PPKM Jawa – Bali bersama Menko Marves Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan secara Vicon bertempat Ruang Puskodalops Makorem 082/CPYJ, Jalan Veteran nomor 3 Kota Mojokerto.Minggu, (24/10/2021)Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa – Bali diperpanjang mulai 19 Oktober sampai dengan 1 November 2021.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan peraturan teknis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid -19 di wilayah Jawa – Bali.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, ada sembilan daerah di Jawa – Bali yang menerapkan PPKM Level 1 selama dua pekan ke depan yakniUntuk Jawa Barat Kab. Pangandaran dan Kota Banjar.Jawa Tengah Kota Tegal dan Kota Semarang.Jawa Timur Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Pasuruan.Daerah yang menerapkan PPKM Level 1 ini dianggap telah memenuhi syarat indikator dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Indikator tersebut dilihat dari angka kasus Konfirmasi positif Covid-19 kurang dari 20 orang per 100 ribu penduduk dalam satu minggu. Kemudian jumlah pasien rawat inap di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100 ribu penduduk dan kasus kematian kurang dari 1 orang per 100 ribu penduduk.Menko Marves juga menyampaikan, pemerintah juga mengubah syarat cakupan Vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu indikator untuk menurunkan Level PPKM.

Pangdam Brawijaya Tegaskan Sidang Parade Calon Tamtama Harus Transparan

/in /by

Surabaya,- Sidang parade calon Tamtama yang berjalan di Makodam V/Brawijaya kali ini, dipastikan berlangsung secara transparan, dan akuntabel. Tak tanggung-tanggung, pembatasan terhadap para calon Tamtama ketika mengikuti sidang pantukhir pada tingkat Kodam itu juga diberlakukan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto.

Bukan tanpa sebab, pembatasan itu sengaja ia lakukan guna mengantisipasi adanya klaster pandemi selama pelaksanaan sidang yang digelar di GOR Hayam Wuruk, Makodam V/Brawijaya, Surabaya pada Senin, 25 Oktober 2021 pagi tersebut. “Kita bagi menjadi 14 gelombang seleksi. Untuk sementara ini, yang kita ambil hanya dari 3 Kodim dari total 33 Kodim yang ada,” ujar Suharyanto. Suharyanto menegaskan, saat ini terdapat 1.854 peserta yang mengikuti tahap seleksi tingkat Kodam. Jumlah itu, berkurang dari yang semula sebanyak 2.968 pendaftar. “Nantinya, dari seleksi ini hanya 927 calon Tamtama yang kita ambil untuk mengikuti seleksi tingkat pusat di Dodikjur Rindam. Untuk alokasi pendidikannya nanti, sebanyak 618 orang,” kata Pangdam. (*)

Antisipasi Bencana Alam, Forkopimda Siapkan Strategi Penanggulangan

/in /by

Surabaya,- Apel kontijensi bencana alam yang digelar di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Surabaya kali ini, membahas berbagai persiapan antisipasi terjadinya bencana alam adanya peralihan cuaca yang terjadi di Jawa Timur. Beberapa pucuk Forkopimda nampak hadir dalam apel itu, diantaranya Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afianta. Senin, 25 Oktober 2021 pagi. Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Kusdi Yuli Suhandra menjelaskan, apel itu melibatkan berbagai unsur selain TNI-Polri dan Pemprov Jatim. Sesuai prediksi yang dilakukan oleh BMKG, Kusdi menyebut jika pihak BMKG telah menegaskan akan terjadi peralihan musim, tepatnya musim kemarau ke musim penghujan. “Itu terjadinya pada bulan Nopember mendatang,” kata Kapendam. Tidak hanya itu saja, dalam apel tersebut Gubernur Jawa Timur menambahkan jika peralihan musim itu biasa disebut Hydrometeorology. Menurutnya, hydrometeorology itu diakibatkan terjadinya cuaca ekstrim yang menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan, salah satunya ialah terjadinya bencana longsor. “Oleh sebab itu, semua pihak di Jawa Timur harus bersinergi melakukan kesiapsiagaan, termasuk mitigasi agar bias mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi,” kata Khofifah. Dijelaskan Khofifah, bencana alam juga berdampak pada roda perekonomian.

Pasalnya, rusaknya insfrastruktur yang ada di setiap daerah akibat bencana itu, menjadi salah satu penghambat aktifitas masyarakat. “Untuk daerah yang dulu sudah mendapatkan pelatihan siaga bencana, khususnya terhadap para relawan agar bisa siaga terhadap terjadinya bencana,” bebernya.